Perjelas Batasan

Obat paten adalah obat yang dikembangkan oleh satu pihak yang kemudian didaftarkan hak patennya. Kelebihan dari obat paten adalah produsennya mendapat hak ekslusif dalam sistem produksi dan pemasaran obat, tanpa adanya kompetisi dari produsen obat generik atau perusahaan-perusahaan lain. Berdasarkan undang-undang 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 2, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lama waktu hak paten obat biasanya berjalan selama sepuluh tahun. Setelah itu, obat paten dapat diproduksi oleh perusahaan lain untuk dipasarkan dan dibuat pula generiknya.

Syarat suatu obat agar menjadi hak paten ialah Invensi yang diajukan harus merupakan Invensi baru di bidang ilmu pengetahuan kefarmasian. Hal ini diuraikan dalam pasal 3, yaitu suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Penjelasan dari pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior art, yang mencakup baik literatur paten maupun bukan literatur paten.

Penjelasan yang diuraikan dalam undang-undang tersebut mengundang pertanyaan besar bagi kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung di bidang kefarmasian. Pasalnya, ketentuan yang diberikan negara terhadap hak paten suatu obat sangat bertentangan antara ayat dan penjelasannya. Pada ayat 3 tentang peraturan hak paten, pemohon hak paten dituntut memiliki Invensi dengan teknologi baru, hanya sebatas teknologi baru. Sedangkan pada penjelasannya disebutkan bahwa teknologi ditinjau berdasarkan literatur dan bukan literatur. Kata bukan literatur sendiri bisa ditafsirkan ke dalam banyak persepsi, pengetahuan yang tidak didokumentasikan pemerintah atau pengetahuan tradisional yang diketahui masyarakat namun tidak dipatenkan.

Jika ditinjau berdasarkan budaya yang melekat pada masyarakat kini khususnya masyarakat desa, pengetahuan yang tersebar dengan segala aspek budaya lokal menjadi dasar pengetahuan bersama. Tidak ada hak paten untuk suatu cara penyembuhan ataupun obat tradisional yang dipasarkan. Undang-Undang Negara mengatur ketentuan hak paten berdasarkan Invensi dengan teknologi baru melalui rujukan literatur dan bukan literatur. Seharusnya melalui undang-undang ini, Pemerintah memberikan batasan dan parameter yang jelas tentang suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai literatur dan bukan literatur.

rujukan :

http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/57-masukan-untuk-ruu-paten-indonesia-tahun-2009.html